Jokowi tidak habis pikir dengan tingkah para anggota dewan yang seolah hanya mengejar kuantitas dibanding kualitas undang-undang. Dia mengaku tahu alasan sebenarnya mengapa DPR begitu doyan membuat banyak undang-undang.
"Bukan kuantitasnya, jumlah 40, 50 untuk apa? Saya tahu saja, kenapa DPR senang banget," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (30/1) lalu.
Jokowi menyarankan DPR tak terlalu kejar target dalam menyelesaikan undang-undang. Menurut Jokowi, pemerintah tidak masalah bila DPR hanya mampu mengesahkan tiga undang-undang dalam setahun.
"DPR tidak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. Tiga setahun cukup, lima cukup, tapi kualitasnya yang betul-betul baik," ujarnya.
Tak hanya itu, sebelumnya Jokowi juga memberikan lampu merah terhadap DPR soal rencana pembangunan gedung baru. Presiden mengingatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga terkait moratorium pembangunan gedung negara yang pernah dikeluarkan pada akhir tahun 2014 lalu.
"Sudah saya sampaikan, saya perintahkan bahwa dilakukan moratorium pembangunan kantor kementerian maupun lembaga. Tetapi apabila sangat diperlukan dan sangat urgent sekali, bisa minta izin kepada Presiden," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, komitmen tersebut diperlukan mengingat saat ini APBN akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Seperti pembangunan jalan, bendungan, irigasi, pelabuhan dan jalur kereta api. "Karena memang itu dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Kebijakan moratorium tersebut, kata Jokowi, merupakan komitmen untuk menggerakkan reformasi birokrasi. Sebab, birokrasi harus lebih berorientasi pada hasil dibandingkan dengan hal-hal yang prosedural dan administratif.
"Birokrasi juga harus bisa menggunakan secara optimal sarana dan prasarana yang sudah tersedia dalam mencapai hasil yang tadi saya sampaikan," kata Jokowi.
Terkait sentilan Jokowi soal pembuatan undang-undang tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku tidak merasa tersinggung. Justru, Fadli merasa heran mengapa Jokowi menyentil hal itu. Padahal dari 40 RUU, 13 di antaranya merupakan usulan Pemerintah.
"Saya enggak tahu kenapa beliau bilang begitu. Jangan-jangan dia tidak tahu mekanisme. Kan ada usulan tersendiri," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).
Menurut dia, Pemerintah harusnya berkomunikasi kepada DPR soal jumlah UU yang dibuat. Apakah jumlahnya hanya sedikit atau dibuat banyak.
"Kalau memang mau sedikit ya tim yang dikirim Pemerintah itu ngomong dengan DPR. Ini sudah 40 kan 13 dari Pemerintah," tandasnya. [mdk]
