Pasangan George Harris (82) dan Jack Evans (85) setelah Menikah pada hari Jumat di Dallas.
Diberitakan Usatoday.com, hakim memutuskan putusan bersejarah di Negara itu, mereka menyebut negara tak bisa menyangkal pria gay dan lesbian punya hak perkawinan yang sama dengan pasangan yang berlawanan jenis.
Keputuskan melegalkan hukum pernikahan sesama jenis itu pun diperkirakan akan memicu hukum pernikahan sesama jenis di negara-negara yang masih melarang.
"Mereka meminta martabat yang sama di mata hukum, konstitusi memberikan mereka hak itu." kata Hakim Anthony Kennedy.
Dalam beberapa menit setelah keputusan, panitera dari Michigan, negara yang digugat oleh pasangan sesama jenis, mengatakan mereka akan mulai menerbitkan surat nikah untuk pasangan gay dan lesbian.
"Saya tidak bisa membayangkan memaksa mereka untuk menunggu sebentar lagi," kata Ingham County Clerk Barb Byrum.
Setelah keputusan itu diumumkan, pasangan sejenis bersorak sorai, beberapa yang menyaksikan sidang saling peluk dan beberapa tampak menangis.
Disisi yang lain ratusan pendukung pernikahan sesama jenis yang terlibat kegembiraan perayaan spontan dengan spanduk dan bendera.
Pendukung pernikahan sesama jenis di negeri itu memberikan dukungan kepada hukum resmi itu sebagai 'Kemenangan Cinta', teriakan itu bergema di antara ratusan orang yang di bawah tangga pengadilan.
Presiden Obama memuji keputusan hakim itu dari Gedung Putih sebelum berangkat ke Carolina Selatan.
"Putusan ini akan memperkuat masyarakat kita mencintai pasangan sesama jenis yang punya martabat di tanah besar ini," kata Obama.
Presiden pun tampaknya senang dengan sejarah yang terjadi di pemerintahannya, AS menjadi negara ke-21 mengakui pernikahan sesama jenis di seluruh negeri.
"Cinta adalah cinta," kata Obama dikutip dari The Guardian.
Informasi yang didapatkan, dua pasangan langsung gay menunggu di kantor catatan negara di New Orleans untuk mendapatkan surat pernikahan mereka.
Earl Benjamin, 39, dan Michael Robinson, 41, tampak datang setelah pengumuman Mahkamah Agung itu dan meminta pemerintah segera melaksanakan putusan hukum.
